Senin, 13 Mei 2019

LAPORAN PROJECT I POWR


            
Add caption




LAPORAN POWER SUPPLY PROJECT 1

A.            TUJUAN
Tujuan dari pembuatan project power supply ini adalah untuk mengetahui  fungsi power supply serta mengamati fungsi masing – masing komponen.

B.            ALAT DAN BAHAN
      Trafo 9V
      Dioda
      Kapasitor 470 μF 50 V
      Kapasitor keramik 0.01 μF
      IC 7805
      Timah
      Solder
      Kabel jumper
      Papan PCB bolong
      Kabel power

C.            CARA KERJA
      Buatlah blokdiagram rangkain power supply sesuai dengan komponen yang telah ditentukan.
 
      Setelah selesai membuat blok diagram, beli komponen yang dibutuhkan
      Setelah semua alat dan bahan ada, rangkailah sesuai dengan blok diagramnya

      Setelah dirangkai kemudian di solder dengan rapi
 

      Setelah rangkaian jadi, untuk test point  I  ukur output dari Trafo. Setelah diukur akan mendapatkan hasil sebagai berikut.

 



      Setelah didapatkan hasil dari Test Point  I, kemudian untuk Test Point II kita mengukur output positif dan negative pada kaki diode bridge yang telah dirangkai.
Ø Tegangan yang dihasilkan oleh diode bridge
 
Ø Pengukuran gelombang arus positif pada kaki diode bridge berdasarkan oscilloscope



Ø Pengukuran gelombang arus negative pada kaki diode bridge berdasarkan oscilloscope


Ø  Dan terakhir untuk test point III diukur pada output akhir pada kaki capasitor ceramic 0.01µF

                 



D.            CARA KERJA PERALATAN
(a)  Trafo
Trafo pada rangkaian ini berfungsi sebagai penyalur energy listrik ke tegangan rendah maupun ke tegangan tinggi. Pada rangkaian ini arus AC yang masuk ke  trafo ialah 220VAC. Kemudian di trafo terjadi proses penyaluran energy listrik ke tegangan randah yaitu 9
VAC.
(b) Diode bridge
Setelah dari trafo arus masuk ke diode bridge. Pada diode bridge ini arus AC disearahkan sehingga menghasilkan arus searah atau yang disebut juga arus DC
(c)  Capasitor
Fungsi kapasitor pada rangkaian ini sebagai penyimpan arus, danjuga sebagai pemfilter arus AC yang masih tertinggal dari output diode bridge, agar menghasilkan VDC murni.
(d) IC 7805
Sebagai penghasil output tegangan 5VDC yang sudah distabilkan oleh kapasitor sebelum

E.          KESIMPULAN

      Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok energi listrik untuk satu atau lebih beban listrik atau alat atau sistem yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik atau bentuk energi jenis apapun yang sering digunakan untuk menyalurkan energi listrik.
      Dengan menggunakan trafo 9v, maka inputan yang tegangan awalnya
220 – 230v dapat diubah menjadi 9v 
      Kemudian dapat mengetahui fungsi diode ( diode bridge) yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC
      Selanjutnya dapat mengetahui fungsi IC 7805 yaitu sebagai penghasil outputanya 5 VDC
      Fungsi kapasitor pada rangkaian ini sebagai penyimpan arus, danjuga sebagai pemfilter arus AC yang masih tertinggal dari output diode bridge, agar menghasilkan VDC murni.



Selasa, 07 Mei 2019

On The Job Training Taruna ATKP Medan di AirNav cabang Tanjunpinang





Hasil gambar untuk atkp medan logo
Hasil gambar untuk airnav


PROFIL LOKASI ON THE JOB TRAINING

1.       Sejarah Singkat Bandara
Description: Gambar terkaitTanjungpinang atau Tanjung Pinang (disingkat Tg. Pinang) adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompak dan Pulau Penyengat, dengan koordinat 0º5' LU dan 104º27' BT. Kota Tanjungpinang dahulunya adalah pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga. Sebelum dimekarkan menjadi kota otonom, Tanjungpinang adalah ibukota Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan). Kota ini juga awalnya adalah ibukota Provinsi Riau (meliputi Riau daratan dan kepulauan) sebelum kemudian dipindahkan ke Kota Pekanbaru. Kota ini memiliki cukup banyak daerah pariwisata seperti Pulau Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih 2 mil dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pantai Trikora dengan pasir putihnya terletak kurang lebih 65 km dari kota, dan Pantai Buatan yaitu Tepi Laut yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota (waterfront city). Pelabuhan Laut Tanjungpinang di Sri Bintan Pura memiliki kapal-kapal jenis feri dan feri cepat (speedboat) untuk akses domestik ke pulau Batam dan pulau-pulau lain seperti Kepulauan Karimun dan Kundur, serta kota-kota lain di Riau. Pelabuhan ini juga merupakan akses internasional ke Malaysia dan Singapura. Berdasarkan Sulalatus Salatin, Tanjungpinang merupakan bagian dari Kerajaan Malaka. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugal, Sultan Mahmud Syah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Malaka. Kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Johor, sebelum diambil alih oleh Belanda setelah mereka menundukan perlawanan Raja Haji Fisabilillah tahun 1784 di Pulau Penyengat.
Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah (IATA: TNJICAO: WIDN), Sebelumnya Bandar Udara Kijang, adalah Bandar udara internasional yang terletak di Kota Tanjungpinang, provinsi Kepulauan Riau. Bandara ini dikelola PT. Angkasa Pura II. Statusnya dari dulu adalah internasional, namun dikarenakan Kepulauan Riau belum pisah dari Riau Daratan maka bandara ini jarang dipergunakan.Setelah tahun 2001 Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi baru di Indonesia, maka terjadilah pembangunan yang pesat di kota Tanjung Pinang dan bandara ini diramaikan lagi oleh beberapa maskapai penerbangan yaitu Merpati pada tanggal 19 Desember 2007, Sriwijaya Air pada awal bulan Februari 2008 dan Riau Airlines pada pertengahan tahun 2005.
Gambar : Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang
Description: Gambar terkait
Pada bulan Mei 2007 pemerintah mengucurkan dana untuk pengembangan Bandara ini. Proyek mulai berjalan pada bulan Juni. Pengembangan bandara meliputi penambahan fasilitas seperti radar dan landasan pacu ditambah sekitar 400 meter dari awalnya yang hanya 1.856 meter menjadi 2.256 meter. Selain itu, gedung terminal bandara juga diperluas dari 2.118 meter persegi menjadi 8.348 meter persegi. Dengan perluasan itu diharapkan dalam satu tahun mampu melayani 600 ribu orang. Pada April 2008 bandara ini resmi berganti nama dari Bandar Udara Kijang menjadi Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Nama bandara diambil dari nama Raja Haji Fisabilillah, pahlawan nasional yang juga memperoleh Bintang Maha Putra Adi Pradana. Perpanjangan landas pacu hingga 3578 oleh 45 meter (11739 ft × 148 ft), dan sejak September 2014 sudah dipergunakan.

2.      Sejarah Perusahaan
Ada 2 (Dua) hal yang melahirkan ide untuk membentuk pengelola tunggal pelayanan navigasi :Tugas rangkap yang diemban oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Lembaga ini selain bertugas mengelola sektor darat dalam hal ini Bandar udara dengan segala tugas turunannya, juga bertanggung jawab mengelola navigasi penerbangan.
Description: Gambar terkaitAudit International Civil Aviation Organization (ICAO) terhadap penerbangan di Indonesia. Dari audit yang dilakukan ICAO yaitu ICAO USOAP (Universal Safety Oversight Audit Program and Safety Performance) pada tahun 2005 dan tahun 2007, ICAO menyimpulkan bahwa penerbangan di Indonesia tidak memenuhi syarat minimum requirement dari International Safety Standard sesuai regulasi ICAO. Kemudian direkomendasikan agar Indonesia membentuk badan atau lembaga yang khusus menangani pelayanan navigasi penerbangan.

Gambar : Kantor AirNav Cabang Tanjungpinang

Pada bulan September 2009, mulai disusun Rancangan Peraturan Pemerintahan (RPP) sebagai landasan hukum berdirinya Perum LPPNPI. Pada 13 September 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan RPP menjadi PP 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). PP inilah yang menjadi dasar hukum terbentuknya Perum LPPNPI. Setelah terbitnya PP 77 Tahun 2012 Tentang Perum LPPNPI ini, pelayanan navigasi yang sebelumnya dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) serta UPT diserahkan kepada Perum LPPNPI atau yang lebih dikenal dengan AirNav Indonesia. Terhitung tanggal 16 Januari 2013 pukul 22:00 WIB, seluruh pelayanan navigasi yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) dialihkan ke AirNav Indonesia. Pukul 22:00 WIB dipilih karena adanya perbedaan tiga waktu di Indonesia yaitu WIB, WITA dan WIT. Pukul 22:00 WIB berarti tepat pukul 24:00 WIT atau persis pergantian hari sehingga pesawat yang melintas di wilayah Indonesia Timur pada pukul 00:01 WIT atau tanggal 17 Januari 2013, pengelolaannya sudah masuk ke AirNav Indonesia. Sejak saat itu, seluruh pelayanan navigasi yang ada di 26 bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) resmi dialihkan ke AirNav Indonesia, begitu juga dengan sumber daya manusia dan peralatannya.
Dengan berdirinya AirNav Indonesia maka, keselamatan dan pelayanan navigasi penerbangan dapat terselenggara dengan baik karena sebelumnya pelayanan navigasi di Indonesia dilayani oleh beberapa instansi yaitu UPT Ditjen Perhubungan, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan bandar udara khusus sehingga menyebabkan adanya perbedaan tingkat kualitas pelayanan navigasi dan tidak fokusnya penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Kepemilikan modal AirNav Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian BUMN. Sedangkan Kementerian Perhubungan berperan sebagai Regulator bagi AirNav Indonesia. Sebagai Perusahaan Umum yang bertujuan untuk meningkat pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia, AirNav Indonesia menjalankan Business Process dengan cara Cost Recovery.
AirNav Indonesia terbagi menjadi 2 ruang udara berdasarkan Flight Information Region (FIR) yakni FIR Jakarta yang terpusat di Kantor Cabang JATSC (Jakarta Air Traffic Services Center) dan FIR Ujung Pandang yang terpusat di Kantor Cabang MATSC (Makassar Air Traffic Services Center). AirNav Indonesia merupakan tonggak sejarah dalam dunia penerbangan nasional bangsa Indonesia, karena AirNav Indonesia merupakan satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan di Indonesia.

3.   Struktur Organisasi Perusahaan